undang undang pertanahan tentang sertifikat tanah. UNDANG-UNDANG TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN. undang undang pertanahan tentang sertifikat tanah

7 Syarat Mengurus Sertifikat Tanah Terlengkap di BPN Seluruh Indonesia. "Kalau tidak diberikan keringanan (BPHTB) maka masyarakat tidak menyertifikatkan tanahnya," ujar Sofyan Djalil dikutip dari situs Kementerian ATR/BPN. mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia. Fotokopi sertifikat tanah yang hilang (jika ada). Mengingat : 1. Tujuan dari pendaftaran tanah pun selaras dengan fungsi sertifikat tanah sesuai Pasal 4 Ayat 1 PP 24/1997, yang berbunyi: “Untuk memberikan kepastian dan. Dasar hukum mengenai jenis-jenis status tanah, termasuk HGU adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Segala peraturan masalah pertanahan setelah berlakunya UUPA dinyatakan tidak berlaku lagi. Tanah secara yuridis dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. Hukum Agraria Indonesia,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. 11 Jul 2023 • Hukum dan Pajak Properti. Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yang bersifat penetapan tertulis, konkret, individual dan bersifat final. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDAFTARAN TANAH. 24 Tahun 1997. Tujuannya adalah untuk memproses surat-surat penting yang dibutuhkan nantinya saat transaksi jual beli. Pemecahan Sertifikat Tanah. 1960 perihal UUPA berada dalam Pasal 19 menyatakan untuk membangun legal certainty dalam pertanahan, institusiJAKARTA, KOMPAS. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan peraturan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintahan. administrasi pertanahan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. hukum tersebut dilakukan dengan memberikan sertipikat hak atas tanah kepada pemegang hak yang bersangkutan. Mengingat : 1. Pulau Kecil dan Pengaturannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dalam hal ini Laboratorim Sengketa Konflik dan Perkara menyelenggarakan Webinar Nasional dengan tema “Studi Kasus Pertanahan: Membedah Tindak Pidana Pertanahan dan Mafia Tanah” pada hari Kamis, 25 November 2021. 4. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan apakah. mengetahui bagaimana aturan hukum tentang jual beli tanah menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan bagaimana proses balik nama sertifikat hak milik atas jual beli tanah berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dalam tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah sudah ada sanksi dan hukuman yang tegas seperti yang sudah diatur dalam KUHP yaitu pada pasal 263 dan 264 KUHP. AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG Status. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Jul 28, 2022 · Aturan yang berkaitan dengan peralihan hak karena pewarisan. Pasal 1 angka 3Indonesia yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang penguasaan tanah secara umum di dalam Pasal 33 ayat (3) yang ditegaskan bahwa “Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara 2 1Boedi Harsono. 2. mengesahkan suatu Undang-Undang yang mengatur di bidang pertanahan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Jadi, tanah bengkok merupakan salah satu Tanah Desa yang merupakan barang milik desa. UUPA yang. BerkaitanPendaftaran tanah yang diadakan oleh pemerintah dalam rangka penerbitan sertifikat sebagai tanda kepemilikan hak milik (tanah milik), karena sertifikat tanah milik merupakan jaminan hukum, keperluan perekonomian sosial dan politik bagi pemegangnya, dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang hak milik secara otentik. Penerapan Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA) dalam tata kelola pertanahan merupakan pilihan, bukan keharusan. Pernyataan tanah dikuasai negara diatur dalam UUPA pada Pasal 2 : Ayat (1) : Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat(3) UUD dan hal-hal sebagaimana BAB IV PEMBAHASAN A. BANGKALAN - Pemerintah Desa Kwanyar Barat Gelar Audensi dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan, mereka menyoal terkait status. Pasal 1 Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, maka: a. Di Indonesia sendiri, aturan jual beli tanah didasarkan pada beberapa instrumen hukum, yaitu Kitab Undang-Undah Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan PP No. 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan. Terang artinya dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang. com. lembaga yang berwenang untuk menerbitkan sertipikat tanah adalah Badan Pertanahan Nasional. Sertifikat Adalah Bukti Kepemilikan Sah Atas Tanah. Salinan dari buku pendafataran tanah dan peta tersebut disebut. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang. Bahwa ketika dilakukan pengukuran tanah a quo tidak disaksikan oleh pemilik tanah sempadan sebagaimana dimaksud Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. NOTARIUS, Volume 13. 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah. KOMPAS. <p>Siang hukum online. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembara n Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632); 6. "Aturannya sudah terbit," kata juru. 18/2021”). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Setelah sertifikat selesai dibuat oleh Kantor Pertanahan, kemudian di serahkan kepada pihak yang namanya tercantumtumpang tindih tanah bersertifikat oleh manusia (masyarakat) terhadap tanah negara dilihat dari undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, dan apa akibat hukum jika terjadi tumpang tindih tanah bersertifikat oleh manusia (masyarakat) terhadap tanah negara. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 13 dan. id : 4 Hlm. Bisakah Balik Nama Sertifikat Tanah Tanpa Penjual, diakses pada 17 Juni 2022 pukul 08. Seperti halnya di Provinsi Bangka Belitung yang baru saja membagikan 12. 14. Sertifikat tanah yang. 51 Prp Tahun 1960. Undang-undang ini adalah peraturan yang mengatur mengenai kepemilikan dan pemanfaatan tanah di Indonesia. Halaman ini telah diakses 372709 kali. Dengan hadirnya undang-undang pertanahan yang merupakan buatan asli bangsa, Indonesia telah memiliki hukum tanah yang seragam. 2. Lokasi. terakhir diperbarui 24 May 2022 • 7 menit membaca Pembeli Rumah Pemula. Tanah Hak adalah tanah yang sudah diterbitkan sertipikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20. Dec 21, 2022 · Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. oleh Tim Editorial Rumah. 24 Tahun 1997 (PP. Selengkapnya Cara Cek Sertifikat Tanah Ganda dan Langkah Hukumnya. 2. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4. memang dibagikan sertifikat atas. Baca juga: Era Baru, Sertifikat Tanah Elektronik Berlaku Tahun 2021. Brief Answer: Surat ukur sertifikat hak atas tanah yang tumpang-tindih dengan data yuridis sertifikat hak atas tanah milik warga lainnya kerap terjadi. Dalam pasal 57 s/d 60 diberikan ketentuan mengenai penerbitan sertifikat pengganti . Baca juga: Penting Memahami. Kepastian hukum yang dapat dijamin, meliputi kepastian mengenai letak batas dan luas tanah, status tanah dan orang yang berhak atas tanah dan pemberian surat. go. Tanah yang bersertifikat ini bukan. Sebelum. Kata Kunci: Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah; Hukum Perlindungan I. Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu. Provisi ini tidak hanya dikenakan pada pembeli tetapi juga penjual. 727 sertifikat. Halaman ini telah diakses 298544 kali. Peraturan Pemerintah (PP) NO. diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan. Undang-undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 24 September 1960 di Jakarta. Undang-undang Nomor 56 Prp. Proses penerbitan sertifikat tanah yang lama dan mahal, b. Selain pengertian sertifikat yang diberikan oleh undang-undang secara otentik, ada juga pengertian sertifikat yang diberikan oleh para sarjana. Penguasaan tanah oleh negara yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) hingga saat ini tidak ada batasannya. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2117), 6. 5 Tahun 1960 diatur bahwa sertifikat tanah merupakan jaminan. 4 Lihat diktum kelima Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA). com, Sabtu (13/2/2021). Peraturan Walikota tentang Izin Membuka Tanah Negara. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Kepengurusan sertifikat tanah persis seperti kepengurusan sertifikat berharga lainnya yang memiliki dasar hukum. Urip Santoso, Hukum. [1] Pasal 94 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan. 5/1960 ”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak. Secara detail, penjelasan tentang pemasangan tanda batas tanah sekaligus bahan yang digunakan juga sudah ada aturannya. Jumlah ini termasuk 5 RPP terkait sektor pertanahan, yaitu RPP Penataan Ruang, RPP Bank Tanah, RPP Pemberian Hak atas. Dasar Hukum Jual Beli Tanah. Bahasa Indonesia. Buku Tanah, Sertipikat, Pencatatan Sita,. Undang-undang pertanahan tentang sertifikat tanah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Sertifikat tanah tumpang tindih mengakibatkan terjadinya kasus pertanahan. Pasca dikeluarkannya Surat Edaran Mentri ATR/BPN No. 5 tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria menjelaskan mengenai lima jenis sertifikat rumah dan properti menjadi lima seperti uraiannya di atas. Sertipikat Hak atas Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudahDasar hukum mengenai jenis-jenis status tanah, termasuk HGU adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Adapun langkah yang dapat Anda tempuh yaitu: Buka laman atrbpn. SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. ID 8 HLM. Salinan dari buku pendafataran tanah dan peta tersebut disebut Sertipikat hak atas Tanah. Tindak Lanjuti Adan Masyarakat Mengenai Reforma Agraria, Pemerintah Sepakat Tuntaskan Sengketa dan Konflik Pertanahan 14 Juni 2023. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,. PP. No 5 Tahun 2012, Pasal 50 s/d pasal 52 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. T. Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); b. Jakarta -. pertanahan dan sertipikat ganda yaitu sebagai berikut: 1. Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2005. TENTANG. kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 443 ABSTRAK Dengan adanya ketentuan konversi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka status tanah hak-hak barat hanya berlaku sampai tanggal 24 September 1980. ATR No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan. Sertifikat tumpang tindih (overlapping), d. Bidang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RepublikPERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis. Meski berkaitan, keduanya sudah jelas berbeda. Adapun, syarat-syaratnya mencakup: Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan (SHGB); Sep 7, 2011 · Pembatalan Hak Atas Tanah. oleh Badan Pertanahan Nasional berupa sertipikat tanah menjadi bukti kepemlikan yang sahAdapun permasalahan yang dikaji yaitu apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tumpang tindih (overlapping) atas sertifikat, bagaimana akibat hukum dari timbulnya tumpang tindih (overlapping) kepemilikan tanah bersertifikat dikaitkan dengan Undang-Undang No. No 6 Tahun 2015. tidak bisa digunakan untuk kepentingan jual beli karena hanya berisi data-data saja. Ringkasan Perbedaan 5 Sertifikat Properti di Indonesia. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 13 dan. (Gunanegara, 2017)Undang-undang pokok agraria dan Pasal 32 ayat (1), (2) peraturan pemerintah No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan MenteriAgrariadan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional tentang Bentuk dan lsi Sertifikat HakAtasTanah; - 2 - Mengingat Nov 7, 2016 · Dalam objek sengketa didapat fakta: asal hak dari objek sengketa adalah Konversi tanpa menyebutkan konversi dari pipil dan persil atau No. Susiwijono Moegiarso. Tanah kas desa adalah kekayaan desa dan menjadi milik. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan. kepastian hukum tentang kepemilikan sebidang tanah, melalui permohonan hak dan pendaftaran tanah, agar dilakukan pengukuran sebagai dasar penerbitan sertipikat hak atas tanah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 (2), 23 (2), 32 (2) dan Pasal 38 (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 2. 01/I/2021 Tanggal 4 Januari 2021. CO, Jakarta- Sertifikat tanah merupakan dokumen otentik dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. [8] Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Hal ini. tentang Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1. Hal ini diatur dalam Pasal 42 ayat (1). Negara mempunyai hak penguasaan atas tanah, kewenangan di bidang pertanahan dijalankan oleh Badan Pertanahan Nasional. Untuk penerbitan sertifikat pengganti tidak dilakukan pengukuran maupun pemerikasaan tanah dan motor hak tidak diubah. GO. tanah tersebut. Kementrian pertanahan selama ini melakukan sertifikasi atas tanah melalui program PTSL kepada seluruh tanah-tanah di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 3. Kata Kunci: Tanah, Sertifikat Tanah, Sertifikat Ganda, Akibat Hukum . Badan Pertanahan Nasional. 02. Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menerangkan bahwa hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Pasal 106 ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999. Arifin Bur dan Desi Apriani, Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah, Jurnal UIR Law Review, Volume 01, Nomor 02, 2017, hlm. Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan dokumen pemerintah yang sangat penting. Tanah Timbul. Bahkan beberapa di antaranya menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde) untuk menyatakan sertifikat hak atas tanah tidak sah secaraBalik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Jual Beli Tanah Di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Batang. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertipikat elektronik. Ada 7 syarat yang harus dipenuhi menurut badan pertanahan nasional (BPN) di Indonesia. Kata Kunci : Hukum Tanah, Adat, Ulayat, Undan-undang PENDAHULUAN. Tujuan dari pengukuran tanah disaksikan oleh pemilik tanah sempadan adalah untuk menghindari terjadinya. 130/Pid. Hk. Peraturan Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021. RumahCom – Implementasi PP 18 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah mengandung ketentuan 3R yakni Right, Restriction and Responsibility. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional; 8. Januari-Juni Kedudukan Sertifikat Hak Atas Tanah sebagai. 11 “Sertifikat tanah merupakan tanda bukti hak atas tanah yang sudah dibukukan dalamDemikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. Dasar hukum: 1. Hal ini mengingat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”) mengatur Badan Pertanahan Nasional (“BPN”) berwenang melakukan pendaftaran tanah, yang diantaranya meliputi pemberian sertifikat hak atas tanah kepada pemegang hak yang bersangkutan, serta hak-hak tertentu yang. Sistem hukum nasional mengenai hukum pertanahan harus seiring dan sejalan. Pasalnya, dokumen tersebut menjadi tanda bukti kepemilikan tanah seseorang secara sah dimata hukum. Sertifikat hak-hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah , yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 . com - 24/03/2021. 10 Tahun 2016 perihal pengaturan hak komunal atas tanah, pemerintah dalam hal ini Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Status kepemilikan terhadap sebidang tanah menjadi hal yang sangat penting. surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Undang-Undang Nomor 39. Hal ini penting untuk mengetahui apakah SHM orang lain yang mengaku memiliki tanah yang Anda beli/tempati asli atau palsu. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021, pasal 13 ayat 3 memang berbunyi bahwa "Kepala Kantor Pertanahan menarik Sertipikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada Kantor Pertanahan. dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. Penjabaran otentik terdapat dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) berisi peraturan dasar memuat hal – hal pokok tentang dasar 3 Ismail, N. Cara mengetahui sertifikat tanah ganda atau tidak, Anda dapat memeriksa terlebih dahulu melalui laman ATR BPN. Aturan ini tertera pada Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 mengenai Pokok.